22nd June 2021

FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

04
Juni
2021

Atur Posisi Wamen PAN-RB, Presiden Teken Peraturan Presiden 47 Tahun 2021

JAKARTA, KT – Presiden jokowi terbitkan peraturan presiden (perpres) nomor 47 Tahun 2021, peraturan tersebut tentang kementrian PAN-RB. Perpres itu juga mengatur tentang posisi Wakil Menteri PAN-RB.

Dalam salinan Perpres yang dilihat, Jumat (4/6/2021), aturan itu terkait posisi Wamen PANB-RB ini ada di Pasal 2. Wamen tersebut nantinya bertanggung jawab kepada MenPAN-RB.

Pasal 2

(1) Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.

(2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perpres tersebut juga mengatur bahwa Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB merupakan satu kesatuan pimpinan kementerian. Sedangkan tugas Wakil Menteri sebagai berikut:

Pasal 2

(5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (41, meliputi:

a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada pasal selanjutnya dijelaskan mengenai susunan organisasi Kementerian PAN-RB. Ada empat staf ahli di Kementerian PAN-RB.

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian;

b. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;

c. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;

d. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;

e. Deputi Bidang Pelayanan Publik;

f. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;

g. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

h. Staf Ahli Bidang Administrasi Negara; dan

i. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja.

(DTK)

INSTAGRAM

KOMUNITASTODAYS
IKUTI KAMI
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications