FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

05
Maret
2021

Penasehat Pribadi Said Aqil Siroj Sesalkan Penerbitan Kepres Izin Investasi Miras

JAKARTA, KT – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siroj yang secara tegas menolak dengan alasan selain miras haram juga lebih banyak menimbulkan mudharat.

Hal tersebut dibenarkan Abdul Hamid Rahayaan penasihat pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj, saat dikonfirmasi KomunitasToday.co, Selasa (2/3) pagi.

Ia menilai jika Kepres yang dibuat Presiden Joko Widodo terhadap pemberian izin investasi minuman keras (miras) pada sejumlah daerah dinilai sebagai bentuk ketidak adilan.

“Kita semua tahu bahwa miras dan sejenisnya itu dikonsumsi oleh mereka yang dinilai kurang baik secara moral dan mental. Oleh karena bahaya miras selain merusak mental manusia juga menjadi pemicu utama gangguan stabilitas terhadap keamanan,” kata Hamid, dalam siaran tertulisnya. Selasa, (2/3).

Bukan hanya itu, Hamid bahkan menyebut pengesahan legalitas minuman haram di beberapa wilayah itu dapat melecehkan Suku dan Budaya yang selama ini dijaga dan dirawat pada daerah-daerah setempat.

Lebih jauh Abdul Hamid menjelaskan, dengan pengesahan legalitas minuman beralkohol bagi sejumlah daerah melahirkan stigma buruk bagi daerah-daerah tersebut.

“Presiden Jokowi telah menetapkan daerah dengan budaya baik dan buruk pada bangsa ini. Melalui legalitas investasi miras, banyak yang menilai adat dan budaya sebagian daerah identik dengan mabuk-mabukkan. Sementara di daerah tertentu dianggap suci sehingga miras tidak dilegalkan,” ujarnya.

Atas keputusan itu, Ia berpandangan bahwa Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara telah menciderai kebersamaan antar sesama anak bangsa.

Olehnya, secara tegas Ia menolak keputusan tersebut dan meminta kepada Presiden Jokowi agar segera mencabut keputusan izin investasi miras pada sejumlah wilayah di Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah melalui Presiden Republik Indonesia telah memberikan izin untuk investasi miras di sejumlah wilayah Indonesia.

Hal itu pun menuai perbincangan hangat di tengah masyarakat. Meski demikian, keputusan Presiden Jokowi terhadap pemberian izin investasi miras ini telah diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Dalam Perpres Nomor 10 tahun 2021 itu mengatur tata cara investasi di Indonesia. Salah satu jenis usaha yang diatur adalah investasi minuman beralkohol di beberapa wilayah diantaranya ; Papua, NTT, Bali, dan Sulut. Perpres itu juga membuka peluang investasi serupa di daerah lain.

Berikut aturan penjualan minuman keras dari Perpres Nomor 10 tahun 2021, Minggu (28/2/2021):

  1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol
  2. Bidang usaha: industri minuman mengandung alkohol: anggur.
  3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt
  4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol.
  5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol. (Red)
KomunitasTodays.co Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications