FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

07
Juli
2021

Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan Non-esensial dan Non-kritikal Disegel

JAKARTA, KT – Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut terdapat 103 perusahaan non esensial dan kritikal yang ditindak dan menerima sanksi lantaran tetap buka di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Hasil operasi yustisi yang dilakukan unsur pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta, ada sekitar 103 perusahaan non esensial dan kritikal yang ditindak,” ujar Yusri kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/7/2021).

Menurutnya, selama PPKM Darurat berlangsung sejak diberlakukan pada Sabtu 3 Juli 2021 lalu, aparat gabungan TNI-Polri dan unsur Pemerintah Daerah menemukan sejumlah perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang tetap memaksakan pegawainya untuk masuk bekerja.

“Sanksinya disegel sementara oleh Pemda,” katanya.

Lebih lanjut, sambung Yusri, setelah dilakukan penyegelan barulah pihak kepolisian mengecek lebih dalam terkait ada tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan. Jika ditemukan pelanggaran pidana, nantinya perusahaan termasuk dengan petingginya akan ditindak melalui Undang-Undang yang berlaku.

“Kemudian barulah Satgas Gakkum (satuan tugas penegakan hukum) melakukan pengecekan. Jika ditemukan pidananya maka akan ditindak melalui Undang-Undang Nomor 4 tentang Wabah Penyakit,” tegasnya.

Penindakan bagi perusahaan di luar non esensial dan kritikal yang tetap memaksa pegawainya untuk masuk akan terus berjalan. Yusri pun meminta para pegawai untuk melaporkan ke pihak kepolisian.

“Ini akan terus berlanjut selama PPKM Darurat. Kita punya layanan 110 sudah dilaunching Kapolri, silakan. Kedua ada di akun Polda Metro di Instagramnya silakan atau datang langsung ke kami bahkan WhatsApp langsung ke saya bisa untuk menyampaikan keluhannya dan menyampaikan informasi akurat,” jelasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro telah menindak dua perusahaan non esensial dan kritikal masing-masing bernama PT DPI dan PT LMI yang memaksa pegawainya untuk masuk bekerja. Yusri menjelaskan petinggi kedua perusahaan tersebut mengetahui aturan PPKM Darurat namun tidak mengindahi hanya karena agar perusahaan tetap berjalan.

“Dari hasil pemeriksaan mereka tahu PPKM Darurat dan mengakui kesalahan. Arahannya dia mau perusahaan berjalan,” tuturnya.

 

KomunitasTodays.co Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications