21st June 2021

FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

08
Maret
2021

PPKM Mikro Diperpanjang, Pemerintah Larang TNI-Polri dan ASN Berpergian

JAKARTA, KT – Doni Monardo selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Menerangkan bahwa perpanjangan masa Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak hanya berlaku bagi masyarakat sipil, kebijakan larangan berpergian juga berlaku bagi Prajurit TNI-Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini sejalan dengan keputusan pemerintah untuk kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro mulai 9 hingga 22 Maret 2021.

Doni menyebutkan, kebijakan tersebut dilakukan untuk pengendalian Covid-19.

Pasalnya, setiap libur panjang seperti terjadi pada libur Idul fitri hingga Natal dan Tahun Baru tahun lalu selalu diikuti dengan pelonjakan bertmbahnya jumblah kasus harian juga kasus aktif.

“Presiden menugaskan Menko Perekonomian selaku Ketua KPCPEN untuk membatasi bepergian dan juga pelarangan bagi ASN (aparatur sipil negara) dan juga prajurit TNI dan Polri, serta BUMN (Badan usaha milik negara),” kata Doni pada konferensi pers daring tentang “Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro”, Senin (8/3/2021).

Doni menyebutkan, pertimbangan tersebut mengacu pada data kasus. Yang mana pada Januari akhir hingga awal Februari, kasus aktif menduduki peringkat yang sangat tinggi. Bahkan, peningkatan kasus tersebut mencapai titik puncak dengan rata- rata 170.000 kasus aktif per hari.

Peningkatan kasus ini, kata Doni, berdampak pada peningkatan angka kematian yang tertinggi dengan jumlah 7.890 orang.

“Artinya, setelah libur panjang diikuti kasus aktif yang tinggi, kemudian angka kematian juga sangat tinggi, serta diikuti angka kematian dokter dan perawat yang tinggi,” ucapnya.

Doni menyebutkan, terkait kematian dokter ini, pada Januari 2021 menjadi angka kematian dokter tertinggi dengan total 58 orang meninggal.

“Dengan pengalaman tersebut, Bapak Menko Perekonomian memerintahkan saya untuk membuat surat edaran larangan berpergian bagi ASN, TNI/Polri, dan BUMN serta himbauan kepada pihak swasta,” ucapnya.

Dengan imbauan tersebut, Doni mengatakan, angka kematian pada Februari menurun menjadi 6.186. Artinya rata-rata per hari sekitar 220 orang meninggal. Sedangkan pada Januari, rata-rata per hari 254 orang meninggal.

“Dampak kita rasakan bahwa terjadi penurunan. Oleh karenanya pada saat kegiatan libur yang akan datang itu Isra Mi’raj paa 11 Maret dan libur Hari Raya Nyepi pada 14 Maret, pemberlakuan pada aturan yang sebelumnya,” ucapnya.

Adapun untuk skema pengawasan, Doni berharap para pimpinan instansi terutama TNI/Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) serta BUMN bisa mengawasi anggota dan karyawan masing-masing. “Kalau ini bisa dipatuhi, maka kita bisa kendalikan kasus Covid-19 ini pada periode yang akan datang,” kata dia.

Sementara untuk karyawan swasta, Doni mengatakan, pemerintah tidak bisa melarang, namun Satgas Covid-19 sudah melakukan koordinasi dengan Kadin. Adapun tujuannya agar Kadin dapat membantu menyampaikan pesan kepada seluruh pimpinan perusahaan.

“Jika semua ini bisa dipatuhi, maka kita bisa menekan kasus harian dan juga kasus aktif, dan kita juga bisa mengurangi angka kematian,” ujar Doni.

Selanjutnya, Doni menyebutkan, dengan kebijakan PPKM mikro menunjukan dampak signifikan yakni hasil aktif harian menurun dan angka sembuh sudah meningkat. Selain itu, bed occupancy rate (BOR) rumah sakit sudah di bawah 50%.

Kendati demikian, lanjut Doni, hal tetap menjadi perhatian angka kematian masih tinggi dan beberapa provinsi masih menyumbang kasus kematian yang tinggi, terutama Jawa Timur (Jatim). “Mari kita sama-sama meningkatkan kedisiplinan, Konsisten dengan disiplin, patuhi protokol kesehatan, dan juga kebersamaan antara seluruh komponen masyarakat yang ada,” tandasnya

INSTAGRAM

KOMUNITASTODAYS
IKUTI KAMI
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications