21st June 2021

FOLLOW US ON SOCIAL

WBP Rutan Tangerang Semringah Terima Penyuluhan Hukum Gratis

TANGERANG, KT – WBP Rutan Tangerang (Warga Binaan Permasyarakatan (WBP), Rutan Klas 1 Tangerang) nampak semringah ketika Lembaga Bantuan Hukum Tosa (LBHT) memberikan penyuluhan tentang hukum. Demikian dikatakan Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten sekaligus Ketua Umum DPP LBHT, Damsik, SH.MH.CIL dalam siaran persnya.

Penyuluhan hukum yang diberikan kepada WBP Rutan Tangerang oleh tim penyuluhan hukum dari LBHT diantaranya penyuluh Damsik, SH.MH, Ali Jufri Salem, SH, Sachio Andilo, SH, dan Devi Dwi Wahyuni, SH. Sebanyak 25 Warga Binaan Pembinaan (WBP) Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas 1 Tangerang nampak antusias mengikuti.

“Yang diberikan dalam penyuluhan hukum ini menyangkut pengetahuan tentang bahaya menyebarkan berita tidak benar (hoaxs) dan dilanjutkan diskusi,” terang, Damsik. Kamis 08 April 2021.

Pada kesempatan ini, Ia juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RUTAN Klas 1 Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada pihaknya untuk melakukan kegiatan sosial, yaitu penyuluhan hukum secara cuma-cuma kepada Warga Binaan di RUTAN Jambe ini.

“Ini merupakan progam kerja LBHT untuk tahun ini dan yang pertama di tahun 2021,” tegas Damsik.

“Dalam penyuluhan hukum di RUTAN Klas 1 Tangerang di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita dan pihak RUTAN juga melakukan protokol kesehatan (PROKES) terhadap para WBP Rutan Tangerang dengan ketat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah dia.

Menurut Khoirun salah satu WBP Rutan Tangerang yang mengikuti penyuluhan hukum, dengan adanya penyuluhan hukum yang di adakan LBHT ini, ia merasa dapat membantu dan menambah pengetahuan terkait masalah masalah hukum.

“Saya sih berharapnya agar kegiatan ini dapat di rutinkan. Giat penyuluhan hukum seperti ini kan sangat positif selain nambah wawasan bagi kita, juga bisa jadi sarana kami untuk bertukar pikiran,” jelasnya.

Sementara KARUTAN Jambe, Fonika mengapresiasi tim Penyuluhan Hukum dari LBHT yang telah memberikan penyuluhan hukum kepada warga binaan. Tentunya ini bertujuan agar warga binaan yang masih awam dapat lebih kritis dan mendapatkan pengetahuan hukum, serta membuat percaya warga tahanan untuk menggunakan jasa lembaga hukum.

“Kami bersedia menjalin kerja sama untuk lebih baik kedepan bagi RUTAN Klas 1 Tangerang, oleh karenanya untuk RUTAN Klas 1 Tangerang terbuka kepada siapapun baik instansi, lembaga-lembaga lain khususnya di Kabupaten Tangerang untuk bersinergi dan memajukan RUTAN Jambe lebih baik sesuai dengan slogan MENKUMHAM RI kami pasti profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif,” tutur Fonika.

Ia menambahkan, apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun RUTAN Jambe, masyarakat bisa menyampaikannya melalui nomor layanan pengaduan 081-1255-5834, bisa juga melalui  e-lapor kemenkumham dan medsos resmi Rutan Kelas I Tangerang.

Iya masyarakat jangan sungkan memberikan kritik dan saran yang membangun kepada RUTAN Jambe,” imbuh dia.

KARUTAN Jambe, Fonika

Menutup penyuluhan hukum, Damsik berpesan kepada para WBP Rutan Tangerang dalam masa pandemi Covid-19 ini, Warga binaan tetap selalu menjaga kesehatan dan memikirkan masa depan apabila sudah keluar dari sini bisa bermafaat bagi masyarakat di luar nantinya dan untuk tema penyuluhan hukum yang kami laksanakan “Bahaya Hoaks Ditengah Masyarakat Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak”.

“Saya menghimbau kepada seluruh warga binaan Jambe yang telah diberikan penyuluhan hukum dan seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan atau tidak benar (hoax), apalagi disebarkan melalui media sosial karena jika masyarakat menyebarkan hoax ataupun benar tentunya tidak boleh menyebarkan berita ke medsos,” jelasnya.

Lanjut Damsik, maka dari itu gunakanlah sebaik-baiknya handpone di genggaman mu, jadilah pengguna yang cerdas. Karena bisa di ancam pidana penjara.

“Bagi penyebar hoax, dapat diancam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar,” tandas Damsik. (andrey)

INSTAGRAM

KOMUNITASTODAYS
IKUTI KAMI
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications