FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

08
Juni
2021

Plt Kadisnakertrans Tampik Dugaan Maladministrasi, KSPSI Kabupaten Tangerang Temui Bupati

TANGERANG, KT – Tahapan pencatatan Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit dan Sentra Industri (PK FSB Garteks KSBSI) PT. Universal Luggage Indonesia (PT ULI) sudah sesuai prosedur. Demikian dikatakan Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat belum lama ini.

“Apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” tutur Plt Kadisnakertrans Beni.

Namun hal itu kembali ditampik Wakil Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Gaosul Alam kembali angkat bicara.

“Apa yang sudah dilakukan Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang Beni Rachmat serta panjelasannya terhadap persoalan tersebut jelas tidak sesuai prosedur dan merupakan pembohongan publik belaka,” tegas Gaosul dalam keterangan persnya. Rabu (8/6).

Ia menegaskan, jika memang sudah sesuai dengan prosedur, dasarnya Plt Kadisnakertrans Beni Rachmat apa dengan menandatangani tanda bukti pencatatan PK FSB Garteks KSBSI PT ULI? jelas ini tidak sesuai prosedur menurut kami, serta penjelasannya itu bohong belaka alias ngibul.

“Kebohongan tersebut sangat jelas ketika Plt Kadisnakertrans Beni Rachmat memberikan penjelasan berita sanggahan melalui Diskominfo Kabupaten Tangerang yang menyampaikan kedatangan Disnaker Kabupaten Tangerang ke PT ULI pada 18 Mei 2021 dalam rangka menindak lanjuti surat pemberitahuan PHK oleh PT ULI terhadap beberapa karyawannya,” jelas dia.

Menurutnya, padahal kedatangan 3 orang petugas Disnaker atas nama Indra Darmawan dan Hendra serta Nurjanah selaku mediator pada tanggal 18 Mei 2021 itu, untuk melakukan verifikasi faktual terkait dengan permohonan verifikasi PT ULI kepada Disnaker terkait dengan dibentuknya kepengurusan Komisariat Federasi Serikat Buruh Garteks KSBSI.

“Nah dari hasil verifikasi faktual itu, di sampaikan Kabid Dinsaker Indra Darmawan serta Kasi Disnaker Hendra kepada HR Manager PT ULI, bahwa secara legal standing (hukum) PK FSB Garteks KSBSI PT ULI tidak memenuhi syarat pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh,” imbuhnya.

Hal itu, masih kata dia karena lantaran menurut UU Nomor 21 tahun 2000, bahwa pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh minimal 10 orang, sementara hasil verifikasi faktual hanya terdapat empat orang.

“Kok ini bisa tanggal 10 Mei surat pencatatan dikeluarkan oleh Plt Disnaker Kabupaten Tangerang,” tambah Gaosul.

Oleh karena itu, dirinya dan beberapa pengurus KSPSI Kabupaten Tangerang telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

“Iya kami sudah laporkan dan sampaikan kepada Bupati Tangerang, pada hari Kamis 3 Juni 2021 kemarin dan menyerahkan kronologis  dugaan adanya maladministrasi yang diduga dilakukan oleh Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang,” bebernya.

Lebih lanjut Gaosul katakan, kenapa saat Ketua DPC KSPSI Kabupaten Tangerang pada tanggal 10 Mei 2021 bertemu dengan Plt. Disnaker Kabupaten Tangerang Beni Rachmat, Kabid, Kasi dan satu orang Mediator yang menjadi aneh dalam pertemuan itu yang hadir Kasi Hubungan Industrial Hendra, bukan Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan, yang memang menangani pencatatan keberadaan serikat pekerja/buruh.

“Pantas saja ada kejanggalan dalam mengambil keputusan yang di lakukan oleh Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang dalam mengeluarkan pencatatan serikat pekerja/buruh itu, karena orang yang bukan ahlinya yakni Kasi Hubungan Industrial Hendra yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara orang yang ahlinya Kasi Kesejahteraan Pekerja H. Aib Sopyan tidak dilibatkan,” ujarnya.

Gaosul Alam menegaskan, apa yang disampaikan oleh Plt Kadisnakertrans bahwa yang sudah dia lakukan sudah sesuai dengan prosedur jelas tidak benar adanya.

“Bagaimana itu bisa sesuai prosedur, Kepala Seksi yang membidangi pekerjaan tersebut tidak dilibatkan sementara Plh Kadisnaker melibatkan dari bidang lain yang tidak tahu urusan serikat pekerja. Akhirnya terungkap juga kejanggalan yang dilakukan Beni Rachmat, yang mengerjakan pekerjaan bukan bidangnya,” tegas Gaosul.

Ia juga sangat menyayangkan dengan kinerja pejabat sekelas Disnaker Kabupaten Tangerang yang bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

“Beni Rachmat, Plt Kadisnaker sendiri bilang akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jika kebijakan yang di ambilnya itu dianggap keliru. Nah ini sudah terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan, dan sudah selayaknya Beni mencabut keputusan yang dia buat dengan tidak melibatkan bidang yang seharusnya menangani pencatatan serikat pekerja/buruh,” tutur Gaosul.

Sementara Plh Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang harus tegas jangan mau di atur bawahan sekalipun bawahan tersebut orang hebat dan SDM harus sesuai dengan keahlian dan bidang pekerjaannnya.

“Sekalipun orang pintar yang menduduki jabatan Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang, kalau seorang atasan harus di atur bawahan akan hancur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,” terang dia.

“Harapan saya semoga saja Bupati Tangerang segera menindaklanjuti apa yang sudah kami sampaikan dalam pertemuan waktu itu, dan segera mengambil tindakan tegas atas kinerja Plt Kadisnakertrans Kabupaten Tangerang,” pintanya.

Ia dan Pengurus DPC KSPSI Kabupaten Tangerang berharap, Bupati Tangerang segera mengambil tindakan atas persoalan ini. (Drey)

KomunitasTodays.co Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications