FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

11
Oktober
2021

Rakornas Muhammadiyah Aisyiyah Diminta Peka Memotret Permasalahan Sosial

JAKARTA, KT – Mengusung tema Strategi Pembangunan Manusia Dari Pandemi Menuju Endemi berfokus pada merespon Pendataan Anak Yatim Piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19.

Rapat Koordinasi Nasional Muhammadiyah – Aisyiyah digelar pada Minggu (10/10) dengan narasumber Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Menko PMK Andie Megantara, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Kanya Eka Santi dan Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus KPPPA Elvi Hendrani.

Dalam acara tersebut, Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sularno melaporkan 1.463 data yang telah di laporkan warga persyarikatan kepada Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PP Muhammadiyah dan Majelis Kesejahteraan Sosial (MKS) PP Aisyiyah.

“Dengan rincian 941 Yatim, 423 Piatu, 99 Yatim Piatu. Penting digarisbawahi dalam merespon anak anak dalam keluarga, dengan bantuan yang berorientasi kepada pengasuhan berkelanjutan, agar anak anak tidak terlepas dari keluarga inti,” terang Sularno.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman mengapresiasi komitmen MPS dan MKS, sejak berdirinya terus menyantuni anak anak, terutama menyantuni keluarga yang memiliki anak anak, yang kebetulan orang tuanya menjadi syahid COVID-19.

“Kami juga menghaturkan terima kasih kepada MPS Yogyakarta yang menginisiasi lebih awal di Muhammadiyah dalam mendata dan menjadi contoh untuk yang lain,” kata dia.

Bahkan menurutnya, pemerintah mengakui kinerja teman teman di Yogyakarta, dalam merespon awal anak anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Menko PMK Andie Megantara menyampaikan 1 dari 10 orang berada dalam kemiskinan.

“Yang menyebabkan kemiskinan anak juga, bahwa pandemi memberi dampak sekunder untuk 80 juta anak dalam kehidupan sehari harinya,” urainya.

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan fiscal skala besar, untuk mengurangi dampak negatif Covid 19. Namun, kata Andie tidak di pungkiri, dalam penyalurannya masih saja ada masalah dalam Bansos, terutama soal DTKS.

“Namun sekali lagi persoalan anak anak ini tidak bisa diabaikan karena berkepanjangan, yang menjadi rentan dan menyerang mental, baik gizi, kesehatan, perjuangan bertahan dengan finansial yang ada. Yang akan membawa ketimpangan semakin buruk, terutama gender, kemiskinan dan disabilitas,” ungkapnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos Kanya Eka Santi menyampaikan saat ini Kemensos fokus untuk anak anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19.

“Meski 2022 DPR telah menyetujui anggaran kami untuk bantuan sosial anak anak yatim yang di luar Covid 19. Kami tidak hanya memberi uang, tapi ada 7 komponen yaitu dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial dan terakhir adalah dukungan aksessibilitas,” bebernya.

Asdep Perlindungan Anak Kondisi Khusus KPPPA Elvi Hendrani menyampaikan sejak adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus 2019 sebagai bencana nasional, kementeriannya telah memastikan implementasinya, diantaranya kebijakan perlindungan anak dengan protocol B-1 tentang data kelola data anak dan protocol B-2 tentang pengasuhan bagi anak bagi orang tua yang meninggal karena Covid 19. Juga rapat koordinasi advokasi data anak yang orang tuanya meninggal karena Covid 19. Sampai saat ini tercatat 27.663 anak.

Ketua Tim Asistensi Rehabsos Anak Yatim Piatu Dampak Covid 19 Muhammadiyah, Jasra Putra menyampaikan pengalaman penjangkauannya, bahwa ada situasi yang tidak bisa ditunda terkait keselamatan dan perlindungan anak korban orang tua meninggal Covid.

“Dan ini tugas tidak mudah untuk kita semua. Bayangkan saja dari 37 ribu data yang masuk ke Kementerian Sosial dan 27 ribu yang masuk ke KPPPA, baru 1700 lebih yang dibantu. Artinya pemerintah tidak bisa ditinggal sendirian. Untuk itulah diharapkan dengan Rakornas ini akan meningkatkan jumlah anak anak yang didukung dan dipastikan kondisinya,” ujar Jasra.

Acara Rapat Koordinasi Nasional Data Anak Yatim Pitu Korban COVID di tutup oleh Esty Martiana Rahmie Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Pusat Aisyiyah, ia menyampaikan ke depan Indonesia akan menghadapi masalah kesejahteraan sosial yang luar biasa akibat dampak pandemi. Ini bukan main main, sangat nyata.

“Suka tidak suka, mau tidak mau, Muhammadiyah Aisyiyah harus menyadari dan mempunyai kepekaan untuk memotret permasalahan sosial yang ada dan membuat program program yang memberi solusi bagi bangsa dan Negara,” ucapnya.

Seringkali ketika ada pendataan di masyarakat, identik untuk mendapatkan bantuan, ataupun jenuh dengan pendataan. Ini yang seringkali menjadi kesan yang kurang baik. Padahal Negara ini kalau membuat perencanaan, dasarnya adalah data. Tanpa data, Negara akan berjalan dengan asumsi saja. Sehingga kalau hanya asumsi saja, hasilnya tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.

Begitu juga momentum pendataan yang di lakukan Muhammadiyah Aisyiyah kepada anak anak yatim dampak COVID, menjadi pembenahan kita  bersama dalam membangun kepekaan sosial dan memajukan layanan layanan sosial di masyarakat.

KomunitasTodays.co Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications