FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

12
Juli
2021

Pemerintah Depok Mulai Senin Pagi Ini Berlakukan Penyekatan Super Ketat

JAKARTA, KT – Warga Depok maupun sebaliknya mulai Senin pagi ini (12/7/2021) dilakukan penyekatan mobilitas super ketat. Hal itu lantaran sejumlah pemeriksaan dokumen para pelaku perjalanan akan diterapkan di setiap titik penyekatan.

Tidak main-main mulai dari pemerintah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lain telah berkoordinasi akan penerapan hal tersebut.

“Yang mau hilir mudik baik warga Depok maupun sebaliknya wajib menunjukkan STRP atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat di wilayah aglomerasi (Jabodetabek),” tegas Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, Minggu (11/7/2021) malam.

Hal itu menurutnya, berdasarkan hasil rapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Dadang menjelaskan, para pekerja sektor esensial dan kritikal di wilayah Kota Depok perlu menunjukkan Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Sementara itu khusus ASN, Dadang katakan surat yang perlu ditunjukkan adalah surat tugas yang ditandatangani pejabat minimum eselon 2 dan bagi tenaga kesehatan, yang perlu ditunjukkan adalah ID card RS/faskes.

Dadang lebih lanjut mengatakan, dasar pemeriksaan dokumen perjalanan selama masa PPKM Darurat diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor 49 dan 50 Tahun 2021.

“Pemeriksaan dokumen perjalanan ini di lakukan di area penyekatan, area terminal, dan area stasiun. Penyekatan dan pemeriksaan dokumen perjalanan di jalan dikoordinir oleh kepolisian, sedangkan di terminal dikoordinasikan oleh masing-masing kepala terminal,” urai Dadang.

Baca Juga: Jakarta Mulai Diperketat, Warga Tangerang Masuk Wajib STRP

Sementara pemeriksaan dokumen perjalanan kereta api dapat dilakukan di stasiun atau di luar stasiun sesuai kondisi masing-masing, dikoordinir antara pemerintah daerah dan KCI.

Terakhir, kata Dadang petugas di lapangan dapat mempergunakan hak diskresi bagi pelaku perjalanan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat perjalanan, tetapi diperkenankan melanjutkan perjalanan dengan pertimbangan khusus di lapangan.

“Kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi (Diskresi) dapat digunakan oleh petugas di lapangan bagi pelaku perjalanan tentunya dengan pertimbangan,” ungkapnya.*

KomunitasTodays.co Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications