21st June 2021

FOLLOW US ON SOCIAL

Diposting

16
Mei
2021

Otoritas Jasa Keuangan Mulai Gerah dengan Tingkah Debt Collector

JAKARTA, KT – Akibat ulah dan kelakuan para debt collector yang semakin meresahkan para debitur dan belum lama ini viral anggota TNI yang dikeroyok para oknum debt collector. Seakan tak ingin berlarut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai angkat bicara terkait kinerja penagihan para debt collector.

Diketahui akibat viralnya video para oknum debt collector itu mengeroyok anggota TNI bernama Serda Nurhadi, Babinsa Koramil Semper Timur II/O5 Kodim Utara di gerbang Tol Koja Barat, Jakarta Utara, Sabtu 8 Mei 2021 berbuntut panjang.

Dimana Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait keberadaan debt collector.

Pangdam Jaya menegaskan TNI dan Polri akan bersinergi menumpas perilaku premanisme yang dilakukan oknum debt collector.

“Saya sudah lakukan koordinasi dengan Kapolda bahwa perilaku-perilaku debt collector ini akan kita hentikan. Tidak ada karena kekuasaan tertentu, memanfaatkan pihak-pihak tertentu, sehingga menggunakan premanisme, termasuk premanisme yang lain seperti geng motor dan sebagainya, rencana kita semuanya akan kami tumpas,” kata Dudung belum lama ini ketika jumpa pers di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Senin (10/5/2021).

Hal itu pun memantik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot yang menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mentolerir bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debt collector ketika menagih pinjaman ke debitur.

“Sanksi ada di dalam POJK 35/2018 tentang perusahaan pembiayaan. Beleid tersebut tertulis, perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha,” beber dia. Minggu (16/5/2021).

Sekar juga mengingatkan konsumen agar tetap memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

“Di sisi lain, semua kan harus dilakukan juga secara berimbang dimana konsumen juga harus memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada lembaga jasa keuangan tersebut,” ujar Sekar.

Sekar menyebut jika perusahaan leasing juga tetap bisa menarik jaminan dari debitur yang menunggak cicilan dengan salah satu syaratnya pihak debitur mengakui adanya wanprestasi.

Nah mengenai wanpretasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wanpretasi itu terjadi.

Selain itu pihaknya juga mengklaim bahwa saat ini Otoritas Jasa Keuangan sudah berkomunikasi dengan asosiasi perusahaan terkait penertiban. OJK juga, kata dia meminta asosiasi itu agar bisa menertibkan anggotanya terkait tata cara penagihan debt collector.

“Debt collector dalam menjalankan ketentuan penagihan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan Otoritas Jasa Keuangan telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk hal itu,” pungkas Sekar. (an10/dbs)

INSTAGRAM

KOMUNITASTODAYS
IKUTI KAMI
Klik izinkan notifikasi untuk menerima berita dan pembaruan dari kami
Dismiss
Allow Notifications