Jakarta, Komunitastodays,- Forum Peduli PJ Gubernur Papua OAP (Orang Asli Papua) menggelar konferensi pers sehubungan dengan penunjukan PLH Gubernur Papua yakni Ridwan Rumasukun sebagai Penjabat Gubernur Papua oleh Presiden RI Joko Widodo pada 31 Agustus 2023 yang lalu.
“Atas penunjukan tersebut, kami selaku Forum Komunikasi Peduli Pemerintahan di Papua menyampaikan aspirasi sebagai berikut.” Ujar Hendrik Yance Udam selaku Ketua Umum Gercin Indonesia di seputaran Jakarta Timur, Sabtu, (2/9/2023).
Putra asli bumi Cenderawasih dalam konferensi persnya turut di dampingi oleh Perwakilan Tokoh Agama Pdt. Alexander Mauri, Ketua Lempeng Papua Pastor Catto Maury, Perwakilan Perempuan Titik Kusumawati dan Ketua Kompaja Jan Piet Sada.
Berikut isi aspirasi yang mereka tujukan kepada Presiden RI yang dibacakan secara bergantian antara lain:
“Kami mewakili sebagian besar masyarakat asli Papua menolak hasil keputusan tim TPA yang menunjuk saudara Ridwan Rumaksukun sebagai Penjabat Gubernur Papua, mengingat dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua ataupun sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua telah terjadi dugaan penyelewengan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1,5 Triliun.” Ucap Ketua Umum Gercin Hendrik Yance Udam.
“Dalam kepemimpinan sebagai PLH Gubernur Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu menyelesaikan masalah brasiswa bagi mahasiswa Papua baik yang studi di luar negeri maupun di dalam negeri, hal ini berdampak pada aksi protes yang dilakukan oleh orang tua dan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah Provinsi Papua yang di Komandoi oleh Gubernur Papua.” Tambah Hendrik.
“Dalam kepemimpinan sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu menangani keuangan daerah maupun dana hibah yang digunakan dalam kegiatan PON XX tahun 2022 di Papua, sehingga banyak dugaan penyalahgunaan keuangan negara berdasarkan temuan BPK dan KPK RI.” Kata Ketua Lempeng Papua, Pastor Catto Maury.
“Dalam kepimpinanya sebagai PLH Gubernur Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu menyelesaikan masalah penunggakan pembayaran dana TPP kesehatan yang menyebabkan terbengkalai nya pelayanan kesehatan dan terjadinya demonstrasi damai oleh para dokter dan tenaga medis dikantor Gubernur Papua.” Tambah Pastor lagi.
“Dalam kepemimpinanya sebagai PLH Gubernur Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu menyelesaikan permasalahan kisruh dualisme Direktur RSU DOK II Jayapura antara DR. Aloisius Giay dengan DR. Anton Motte, dan hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua, dan saat ini saudara Ridwan Rimaksukun sedang digugat oleh saudara Anthon Motte pada PTUN. Jayapura.” Ujar Pastor lagi.
“Dalam kepemimpinannya sebagai PLH Gubernur Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu menyelesaikan kisruh perekrutan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dilakukan oleh tim seleksi yang diduga mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah dan tidak mewakili representasi adat.” Ucap Ketua Umum Kompaja Jan Piet Sada.
“Dalam kepemimpinanya sebagai PLH Gubernur Papua Ridwan Rumaksukun tidak mampu mempertahankan predikat pengelolaan keuangan yang semula mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).” Tambah Jan lagi.
Atas dasar uraian dan penjelasan berdasarkan data dan fakta dilapangan serta referensi dari beberapa media yang telah tayang, maka kami menyatakan sikap:
“Bahwa masyarakat Papua sangat mencintai bapak Presiden RI, karena bapak sangat mencintai Papua, hal ini terbukti selama masa kepemimpinan bapak Residen telah mengunjungi Papua sebanyak 17 kali.” Ucap Alexander Perwakilan Tokoh Agama.
Lalu dengan mengakat Penjabat Gubernur Papua yang bukan asli orang Papua kami merasa dilukai.
Kami meminta hal tersebut karena kami yakin bahwa apa yang telah bapak deklarasikan diufuk timur Indonesia di Kabupaten Merauke pada tanggal 30 Desember 20215 dalam 7 point yang langsung ditulis dengan tangan bapak sendiri dan akan tersimpan dalam kapsul waktu yang akan dibuka pada tahun 2085 nanti.
Yang mana pada point pertama bapak menekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang kecerdasannya dapat mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia. Dan hal tersebut telah bapak lakukan dengan membangun SDM dari timur Indonesia agar bisa bersaing secara positif dengan saudara-saudara kami di wilayah barat.
“Kami menegaskan kepada bapak Presiden bahwa untuk melanjutkan visi misi bapak di Papua mohon agar bapak Presiden menunjuk putra asli Papua sebagai Penjabat Gubernur Papua dan kami dengan tegas menolak saudara Ridwan Rumaksukun di tetapkan sebagai Penjabat Gubernur Papua.” Ujar Pdt Alexander Mauri.
Dengan tegas ia juga meminta agar orang – orang diluar sana agar menghargai hak-hak asasi orang asli Papua di tanahnya sendiri.
“Kami harap orang-orang di luar Papua tolong hargai hak-hak asasi kami sebagi rakyat Papua di tanah kami sendiri, hargai itu, kami juga menghargai saudara, jangan anda duduk di republik ini menjabat di negara ini atas nama Papua dan mengelola Papua untuk kepentingan saudara.” Pungkas Pdt. Alexander Mauri. (Rike/red)
