Jakarta, Komunitastodays, – BPJS Kesehatan diharapkan untuk segera melakukan evaluasi masif dan berbenah di berbagai lini agar dapat memastikan keberlanjutan serta efektivitas jaminan kesehatan nasional. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah memastikan bahwa besaran iuran yang dibebankan kepada peserta sudah sesuai dan adil. Selain itu, perlu ada perhatian khusus terhadap proses verifikasi dan audit pascaklaim agar tidak ada potensi kerugian yang terjadi.
Praktisi Kesehatan Masyarakat dr.Ngabila Salama. MKM saat ditemui media. Sabtu (18/01/25) mengatakan bahwa Harapan masyarakat adalah BPJS Kesehatan dapat menjadi sebuah asuransi kesehatan nasional yang handal dan dapat diandalkan secara penuh untuk segala jenis pengobatan, terutama yang bersifat krusial, bukan untuk hal-hal yang bersifat estetika atau kosmetik. Ini merupakan bagian dari peran negara dalam menjamin kesehatan warga negara, memberikan rasa keadilan, serta perlakuan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui sistem universal coverage.
” Sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan harus terus menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kewajiban ini. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh, tindakan tegas, serta perbaikan yang nyata perlu dilakukan. Sebagai lembaga negara, BPJS Kesehatan diharapkan dapat terus berbenah dan memberikan pelayanan yang maksimal demi menjamin hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan kesehatan yang setara,” ujar dr.Ngabila.
Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem Iuran BPJS Kesehatan
Sebagai sistem jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan harus mengutamakan keadilan dalam penerapan besaran iuran. Penguatan regulasi yang mengikat masyarakat untuk membayar iuran secara tepat waktu harus menjadi prioritas. Hal ini juga perlu didukung dengan kolaborasi lebih erat dengan Kementerian Kesehatan dan mitra terkait dalam mendorong program promotif, preventif, serta deteksi dini penyakit. Reward dan punishment yang tegas harus diterapkan untuk fasilitas kesehatan yang menjalankan program ini dengan baik.
Lebih lanjut, mitigasi pencegahan fraud juga menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan (faskes) dan tindakan tegas terhadap penyimpangan harus diberlakukan sejak dini. Selain itu, penting untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, serta melakukan evaluasi internal secara berkelanjutan.
Peluang untuk Sistem Asuransi Kesehatan yang Lebih Baik
Di masa depan, jika BPJS Kesehatan perlu digantikan oleh sistem asuransi lain, baik yang dikelola oleh BUMN maupun sektor swasta, hal tersebut harus tetap menjaga prinsip negara sebagai penyedia jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat. Namun, sistem yang baru tetap harus mempertimbangkan pembagian biaya melalui skema cost sharing yang adil dan transparan. Iuran atau premi yang dikenakan pun perlu disesuaikan dengan kemampuan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
BPJS Kesehatan, atau apa pun bentuk asuransi kesehatan nasional di masa depan, harus tetap berupaya menjadi satu-satunya penyelenggara asuransi kesehatan yang handal dan dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi masif dan peran BPJS yang diperkuat dengan tindakan nyata sangat dibutuhkan untuk memastikan tujuan universal coverage dapat tercapai.
Lima Usulan Konkret untuk Perbaikan BPJS Kesehatan:
Evaluasi besaran iuran dan perketat pembayaran iuran untuk peserta mandiri, dengan regulasi yang mengikat masyarakat untuk memenuhi kewajiban mereka.
Perkuat kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk program promotif, preventif, dan deteksi dini penyakit. Terapkan reward dan punishment yang jelas bagi faskes yang menjalankan program ini.
Mitigasi dan cegah fraud di fasilitas kesehatan, dengan tindakan tegas terhadap semua bentuk penyimpangan.
Tingkatkan akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan dengan evaluasi internal yang berkelanjutan.
Buka peluang bagi pembiayaan BPJS yang berbagi dengan asuransi swasta atau jaminan lain untuk pengobatan holistik dalam satu waktu, dengan verifikasi yang ketat agar tidak terjadi double claim atau fraud.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPJS Kesehatan dapat terus berfungsi sebagai jaminan kesehatan dasar yang dapat diandalkan seluruh warga negara Indonesia, serta memenuhi tujuan universal coverage yang adil dan merata bagi semua masyarakat.
Ngabila Salama
Praktisi Kesehatan Masyarakat
